MSP GIZ Jerma SDGs Indonesia LP2M dan PemKab Agam

 8 Oktober 2025


TAPM Kemendesa bagian dari Tim Pelaksana Tujuan  Pembangunan Berkelanjutan Tahun 2025-2027 dengan SK Bupati Agam no 159 Tahun 2025.


Membantu Fasilitasi Proses Assesment dan Kunjungan untuk Nagari pilot project Program Multi Stakeholder Partnership di Kabupaten Agam pada

1. *Agam Barat:* BPP Tanjung Raya, Nagari Paninjauan (Rabu, 8 Oktober 2025) Waktu: 14:00-Selesai

2. *Agam Tengah:* BPP Matur, Nagari Lawang (Rabu, 8 Oktober 2025) Waktu: 10:00-Selesai

3.*Agam Timur:* BPP Tilatang Kamang, Nagari Kapau (Rencana Jum'at, 10 Oktober 2025) Waktu: 09:00 - Selesai


MSP (Multi Stakeholder Partnership) Pilot Program Kerjasama GIZ (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit GmbH) Jerman bersama SDGs Indonesia Sumatera Barat dengan LP2M Sumatera Barat pada Pemerintah Kabupaten Agam. 


Proses dilakukan bersama Uni Ramadhiani selaku Koordinator Program MSP Sumatra Barat dan Mbak Eneng Fathonah dari SDGs Indonesia untuk Sumatera Barat, Nurul Aulya Koordinator MSP Wilayah Agam teman teman LP2M Nong  Bendahara MSP serta Faiz ITC MSP.  


Assessment dan Kunjungan dihadiri oleh Pemerintah Nagari, BPP dengan PPL Tanaman Pangan WKPP serta Kelompok Tani.  TAPM, Pendamping Desa dan Pendamping Lokal Desa P2MD Kementerian Desa di Wilayah rencana PILOT lingkup  Kabupaten Agam.


Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mesjid dan Mushalla sebagai Shelter Bencana

Gambar
Mesjid dan Mushalla sebagai Shelter Bencana : Belajar dari Pengalaman Nagari Pagadih (by Erni Novitri_ TAPM Kab Agam ) Dalam setiap bencana, masyarakat tidak hanya membutuhkan tempat berlindung, tetapi juga membutuhkan ruang yang mampu menjaga martabat, kesehatan, dan keberlangsungan kehidupan. Pengalaman di berbagai wilayah menunjukkan bahwa rumah ibadah sering kali menjadi infrastruktur sosial pertama yang berfungsi ketika fasilitas formal belum mampu menjangkau seluruh masyarakat terdampak. Melalui kegiatan identifikasi lapangan bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Tim Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa) melakukan peninjauan lokus pembangunan sarana sanitasi di Jorong Tigo Kampuang dan Jorong Bateh Gadang, Nagari Pagadih, Kabupaten Agam. Tim Kemendesa yang terdiri atas Tim I (Arief, Rian, dan Anto) serta Tim II (M. Qabul Rizki, Yasir Amri Prayoga, dan Linda Yunita Sari) melaksanakan identifikasi bers...
Baca selengkapnya

Perencanaan Pembangunan Desa 2027_Kolaboratif OKTAHELIX

Gambar
Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Agam untuk Tahun 2027 selain berbasis data *indeks desa* dan *proses partisipatif* serta berselaras dengan Perencanaan Pembangunan Daerah 2028 pada RKPDaerah.  Momentum efisiensi anggaran pada Tahun 2026 menjadikan kajian inovatif bagi Pemerintah Desa untuk melakukan perencanaan pembangunan desa yang berkolaborasi dengan ParaPihak dengan konsep *Oktahelix*. Oktahelix (sering disebut Octahelix) adalah model kolaborasi atau kerja sama strategis yang melibatkan delapan unsur pemangku kepentingan (multisektor) untuk mencapai tujuan tertentu, seperti pembangunan daerah atau inovasi. Dalam konteks pengembangan daerah atau wilayah, pariwisata, atau inovasi di Indonesia, delapan unsur utama dalam model Oktahelix (sering disingkat *ABCGMICE*) meliputi: 1. Akademisi: Perguruan tinggi dan peneliti yang bertindak sebagai konseptor dan penyedia riset. 2. Bisnis: Perusahaan atau sektor swasta yang menyediakan investasi, teknologi, dan eksekusi pasar. 3. ...
Baca selengkapnya

Dari Identifikasi Menuju Pemulihan

Gambar
Dari Identifikasi Menuju Pemulihan Paska Bencana 2025 ( Erni Novitri_ TAPM Kemendesa_ Kab Agam) Pemulihan pascabencana bukan sekadar membangun kembali bangunan yang rusak. Ia adalah proses memulihkan kehidupan, mengembalikan harapan, dan memastikan masyarakat memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap risiko bencana di masa depan. Semangat inilah yang menjadi landasan pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 2026 dan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera. Melalui alokasi anggaran jangka panjang periode 2025–2029 sebesar Rp73,98 triliun, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah mengakselerasi pembangunan kembali infrastruktur, normalisasi sungai, rehabilitasi lahan pertanian, serta pemulihan ekonomi masyarakat dengan prinsip Build Back Better, Safer, and Sustainable—membangun kembali dengan kualitas yang lebih baik, lebih aman, dan berkelanjutan. Di Sumatera Barat, proses tersebut mulai men...
Baca selengkapnya