Menembus Sekat Pembangunan: Kolaborasi Lintas UPTD dan Oktahelix Kecamatan Ampek Angkek untuk Pemerintah Nagari.

Menembus Sekat Pembangunan: Kolaborasi Lintas UPTD dan Oktahelix Kecamatan Ampek Angkek untuk Pemerintah Nagari.

Perencanaan pembangunan di tingkat Kecamatan dan Nagari perlu sinkronisasi Program-program yang dirancang oleh instansi teknis dengan usulan kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan pemerintah nagari. Agar tidak berpotensi menimbulkan tumpang-tindih kebijakan dan ketidakefisienan anggaran.

Rapat Koordinasi Lintas Sektoral dilaksanakan pada 29 Juli 2026 di Kecamatan Ampek Angkek, Kabupaten Agam. Pertemuan yang dibuka oleh Camat Ampek Angkek, Siwa Usman, S.Pd., ini menghadirkan unsur Kapolsek Ampek Angkek dan Danramil Ampek Angkek serta, Lapas Kelas II A Bukittinggi, UPTD tingkat kecamatan, serta pendamping lintas kementerian guna mendiskusikan penyelarasan program kerja wilayah.

A. Penerapan Model Oktahelix dalam Perencanaan. Salah satu topik utama yang dipaparkan oleh Tenaga Ahli Pemberdayaan Masyarakat (TAPM) adalah integrasi perencanaan pembangunan nagari pada Oktahelix.  Pendekatan ini mengelompokkan pemangku kepentingan ke dalam delapan elemen strategis untuk mendukung penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari 2026 dan Daftar Usulan RKP (DU RKP) 2027:

 1. **Pemerintah Nagari & Supra Desa:** Bertindak sebagai regulator kebijakan.

 2. **Masyarakat & Lembaga Adat (KAN):** Berperan sebagai wadah pemikiran nilai lokal dan artikulasi aspirasi warga.

 3. **Akademisi:** Menyediakan basis riset serta dukungan teknologi terapan.

4. Oo**Sektor Swasta/Pelaku Usaha:** Mendorong aktivitas investasi dan perluasan pasar.

 5. **Media Massa:** Berfungsi sebagai sarana publikasi, transparansi, dan pengawasan publik.

 6. **Komunitas/LSM:** Berperan dalam pendampingan serta pengawasan sosial di tingkat tapak.

 7. **Lembaga Keuangan:** Menyediakan akses permodalan, termasuk untuk pengembangan BUMDes.

 8. **Pendamping Profesional (TPP & Lintas Kementerian):** Bertindak sebagai fasilitator yang menghubungkan regulasi nasional dengan kebutuhan lokal.

B. Mendorong Penyamaan Program Kerja, Penyampaian Inovasi Inovasi , Progres dan Kendala UPTD dan Stakeholder pada  Rapat koordinasi lintas sektoral ini.  Pemaparan tersebut disandingkan dengan identifikasi awal atas progres dan kebutuhan di tingkat nagari.

C. Sebagai bagian dari Rencana Kerja Tindak Lanjut (RKTL) menjelang Musrenbangdes di tujuh nagari se-Kecamatan Ampek Angkek pada Agustus 2026, forum menyepakati dua langkah utama:

  **Perluasan Keterlibatan:** 

Pemerintah Nagari akan memperluas cakupan peserta Musrenbangdes 2026 dengan mengikutsertakan perwakilan UPTD dan unsur Oktahelix.

**Penyelarasan Usulan:** 

Melakukan inventarisasi dan penyelarasan antara program kerja kementerian teknis (melalui UPTD) dengan Daftar Usulan RKP Nagari sebelum tahap penetapan akhir.

D. Efektivitas perencanaan pembangunan di tingkat lokal sangat bergantung pada sejauh mana data dan program antar-instansi dapat dihubungkan. Melalui integrasi peran antar-sektoral ini, usulan pembangunan nagari diharapkan menjadi lebih terukur dan sesuai dengan ketersediaan alokasi program di tingkat kecamatan maupun pusat.







Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Mesjid dan Mushalla sebagai Shelter Bencana

Gambar
Mesjid dan Mushalla sebagai Shelter Bencana : Belajar dari Pengalaman Nagari Pagadih (by Erni Novitri_ TAPM Kab Agam ) Dalam setiap bencana, masyarakat tidak hanya membutuhkan tempat berlindung, tetapi juga membutuhkan ruang yang mampu menjaga martabat, kesehatan, dan keberlangsungan kehidupan. Pengalaman di berbagai wilayah menunjukkan bahwa rumah ibadah sering kali menjadi infrastruktur sosial pertama yang berfungsi ketika fasilitas formal belum mampu menjangkau seluruh masyarakat terdampak. Melalui kegiatan identifikasi lapangan bersama Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatera, Tim Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa) melakukan peninjauan lokus pembangunan sarana sanitasi di Jorong Tigo Kampuang dan Jorong Bateh Gadang, Nagari Pagadih, Kabupaten Agam. Tim Kemendesa yang terdiri atas Tim I (Arief, Rian, dan Anto) serta Tim II (M. Qabul Rizki, Yasir Amri Prayoga, dan Linda Yunita Sari) melaksanakan identifikasi bers...
Baca selengkapnya

Perencanaan Pembangunan Desa 2027_Kolaboratif OKTAHELIX

Gambar
Perencanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Agam untuk Tahun 2027 selain berbasis data *indeks desa* dan *proses partisipatif* serta berselaras dengan Perencanaan Pembangunan Daerah 2028 pada RKPDaerah.  Momentum efisiensi anggaran pada Tahun 2026 menjadikan kajian inovatif bagi Pemerintah Desa untuk melakukan perencanaan pembangunan desa yang berkolaborasi dengan ParaPihak dengan konsep *Oktahelix*. Oktahelix (sering disebut Octahelix) adalah model kolaborasi atau kerja sama strategis yang melibatkan delapan unsur pemangku kepentingan (multisektor) untuk mencapai tujuan tertentu, seperti pembangunan daerah atau inovasi. Dalam konteks pengembangan daerah atau wilayah, pariwisata, atau inovasi di Indonesia, delapan unsur utama dalam model Oktahelix (sering disingkat *ABCGMICE*) meliputi: 1. Akademisi: Perguruan tinggi dan peneliti yang bertindak sebagai konseptor dan penyedia riset. 2. Bisnis: Perusahaan atau sektor swasta yang menyediakan investasi, teknologi, dan eksekusi pasar. 3. ...
Baca selengkapnya

Dari Identifikasi Menuju Pemulihan

Gambar
Dari Identifikasi Menuju Pemulihan Paska Bencana 2025 ( Erni Novitri_ TAPM Kemendesa_ Kab Agam) Pemulihan pascabencana bukan sekadar membangun kembali bangunan yang rusak. Ia adalah proses memulihkan kehidupan, mengembalikan harapan, dan memastikan masyarakat memiliki daya tahan yang lebih baik terhadap risiko bencana di masa depan. Semangat inilah yang menjadi landasan pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 18 Tahun 2026 dan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2026 tentang percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana di wilayah Sumatera. Melalui alokasi anggaran jangka panjang periode 2025–2029 sebesar Rp73,98 triliun, pemerintah pusat bersama pemerintah daerah mengakselerasi pembangunan kembali infrastruktur, normalisasi sungai, rehabilitasi lahan pertanian, serta pemulihan ekonomi masyarakat dengan prinsip Build Back Better, Safer, and Sustainable—membangun kembali dengan kualitas yang lebih baik, lebih aman, dan berkelanjutan. Di Sumatera Barat, proses tersebut mulai men...
Baca selengkapnya